Menteri Hukum Dorong Standarisasi Global untuk Pengelolaan Royalti Musik

0 3 minutes read

Di tengah perkembangan industri musik yang kian pesat, tantangan dalam pengelolaan royalti musik menjadi isu yang semakin mendesak. Keterbatasan dalam sistem distribusi royalti dan kurangnya transparansi seringkali mengakibatkan kerugian bagi para kreator. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya mendorong terwujudnya standarisasi global royalti musik. Melalui dukungan dari organisasi internasional seperti WIPO (World Intellectual Property Organization), CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), dan IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk pengelolaan royalti.

Inisiatif Indonesia dalam Pengelolaan Royalti Musik

Dalam pembukaan The ASEAN CMO Forum 2026 di Bali pada 10 April, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi masalah pengelolaan royalti. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan berfungsi sebagai regulator yang mengawasi proses tersebut, bukan sebagai pengelola langsung. “Kami berharap input dari CISAC dan IFPI dapat membantu kami dalam menyusun regulasi yang lebih baik,” ujarnya.

Menteri juga mengungkapkan harapannya agar forum ini menjadi ajang untuk berbagi informasi dan membangun kerja sama yang berkelanjutan antara negara-negara ASEAN dalam tata kelola royalti. Dengan demikian, diharapkan akan ada langkah konkret menuju standarisasi global royalti musik.

Pentingnya Standarisasi dalam Pengelolaan Royalti

Standarisasi global royalti musik sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga akan membantu mengurangi ketidakpastian yang sering dialami oleh musisi dan pencipta lagu dalam mendapatkan remunerasi yang layak. Di sinilah peran organisasi seperti WIPO, CISAC, dan IFPI menjadi sangat vital. Mereka dapat memberikan panduan serta dukungan teknis untuk memastikan implementasi yang efektif.

Memastikan transparansi dalam pengelolaan royalti.
Meningkatkan akuntabilitas bagi lembaga manajemen kolektif.
Memberikan perlindungan kepada kreator dari praktik pengelolaan yang merugikan.
Mendorong kerjasama lintas negara dalam industri musik.
Menghadirkan sistem distribusi yang lebih efisien dan adil.

Forum ASEAN sebagai Platform Kerja Sama

ASEAN CMO Forum merupakan langkah awal yang penting untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga manajemen kolektif di kawasan. Forum ini mengumpulkan para perwakilan dari berbagai negara ASEAN, termasuk Malaysia, Filipina, dan Thailand, serta beberapa lembaga manajemen kolektif dari Indonesia seperti KCI, WAMI, dan Selmi. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan akan terjadi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan royalti.

Menurut Supratman, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan royalti digital memerlukan pendekatan kolektif. “Isu ini bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Kita harus bekerja sama sebagai satu kawasan,” tegasnya. Dalam konteks ini, pembangunan dokumen strategis untuk sistem royalti global menjadi sangat krusial.

Strategi Pembangunan Dokumen Internasional

Indonesia berinisiatif untuk menyusun dokumen strategis yang diberi nama Elements for a Possible International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Dokumen ini akan diusulkan sebagai agenda utama dalam Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48 di WIPO. Melalui dokumen ini, Indonesia berharap dapat menciptakan sistem royalti yang lebih adil dan transparan, serta melindungi para kreator dari praktik black box royalty.

Membangun sistem royalti yang lebih adil.
Melindungi hak-hak kreator dari praktik yang merugikan.
Menjamin remunerasi yang layak bagi pemegang hak.
Mendorong harmonisasi standar di tingkat global.
Menciptakan mekanisme pengawasan yang efisien.

Transformasi Digital dalam Industri Musik

Menteri Hukum juga menyoroti dampak transformasi digital terhadap industri musik. Perkembangan platform digital telah mengubah cara musik dikonsumsi dan didistribusikan. Namun, sistem distribusi royalti yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengikuti laju perkembangan tersebut. “Konsumsi musik yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan akurasi distribusi royalti,” ungkap Supratman.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menambahkan bahwa eksploitasi karya musik kini terjadi secara real-time di berbagai yurisdiksi. Namun, seringkali distribusi royalti tidak sejalan dengan eksploitasi tersebut. “Kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan yang berdampak pada penghasilan kreator,” ujarnya.

Tantangan Infrastruktur dan Metadata

Ketimpangan dalam infrastruktur teknologi dan fragmentasi metadata hak cipta menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola royalti digital. Hal ini memicu kebocoran pendapatan yang berdampak pada hak ekonomi para kreator. Untuk mengatasi masalah ini, forum ini akan mendorong harmonisasi standar metadata karya cipta serta penguatan posisi tawar CMO dalam negosiasi dengan platform digital global.

Memperbaiki infrastruktur teknologi untuk pengelolaan royalti.
Standarisasi metadata untuk meningkatkan akurasi distribusi.
Penguatan posisi tawar CMO dalam negosiasi.
Integrasi sistem royalti digital di kawasan ASEAN.
Kolaborasi dengan pemangku kepentingan global.

Komitmen Indonesia dalam Reformasi Tata Kelola Royalti

Indonesia berkomitmen untuk menjadi penggerak dalam membangun sistem royalti digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui forum ini, diharapkan akan tercipta solidaritas kawasan yang kuat dalam menghadapi tantangan global. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, Indonesia berharap dapat meningkatkan kesejahteraan para kreator di kawasan ASEAN.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat posisi kawasan di tingkat global, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para pencipta dan pelaku industri musik. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, kita bisa memastikan bahwa setiap kreator mendapatkan haknya secara adil.

Melalui kerjasama yang solid di antara negara-negara ASEAN, serta dukungan dari organisasi internasional, Indonesia optimis bahwa standarisasi global royalti musik dapat terwujud. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa industri musik dapat berkembang dengan baik, memberikan keuntungan tidak hanya bagi para pelaku industri, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.