Pemerintah Pastikan Kedaulatan Digital dengan Wajibkan Platform Matikan Akun Pengguna di Bawah 16 Tahun

0 2 minutes read

Mengawali era baru dalam penegakan kedaulatan digital, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 pada tanggal 6 Maret 2026. Regulasi ini secara tegas mengamanatkan platform media sosial untuk mematikan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun, sebagai inisiatif penting dalam melindungi hak asasi anak dari eksploitasi di dunia maya.

Kedaulatan Digital dan Upaya Perlindungan Anak

Kedaulatan suatu negara di era modern ini tidak hanya berada pada ranah fisik, tetapi juga merambah ke wilayah digital. Kemampuan suatu negara untuk menegakkan hukum di ranah digital menjadi tolok ukur kedaulatan, dan bukan hanya sebatas kepemilikan pusat data, namun juga berani menghadapkan hukum kepada perusahaan teknologi global.

Dalam usaha penegakan kedaulatan digital ini, terdapat misi mulia untuk melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi di dunia maya. Konvensi Hak Anak PBB menonjolkan prinsip “Kepentingan Terbaik Anak” sebagai pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan, yang mencakup hak untuk dilindungi dari segala eksploitasi dan penyalahgunaan.

Konstitusi negara dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, menugaskan negara untuk menjamin hak setiap anak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mandat ini berubah menjadi konsep integritas digital, di mana negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan inovasi teknologi tidak mengesampingkan hak asasi anak untuk merasa aman.

Langkah Perkembangan Indonesia: Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026

Dengan lahirnya Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 pada 6 Maret 2026, suatu fase baru dalam supremasi hukum digital di Indonesia dimulai. Melalui Pasal 30, pemerintah melakukan intervensi regulasi yang berdampak besar untuk memperkuat kedaulatan di ruang digital dengan dua ketentuan penting.

Negara saat ini secara eksplisit menetapkan layanan media sosial sebagai produk berisiko tinggi. Klasifikasi ini didasarkan pada interaksi sosial yang massif dan kebebasan beredar konten di dalamnya, memberikan sinyal kuat kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bahwa keamanan anak sekarang menjadi prasyarat mutlak operasional mereka di Indonesia.

Pasal ini memberikan ‘gigi’ yang nyata dengan memerintahkan PSE untuk menonaktifkan akun pengguna di bawah usia 16 tahun. Ketentuan ini adalah instrumen kedaulatan yang memaksa raksasa teknologi untuk patuh pada standar nasional Indonesia. Beban tanggung jawab perlindungan anak kini berpindah dari orang tua ke kewajiban hukum yang melekat pada operator platform.

Tren Perlindungan Anak di Ruang Digital di Tingkat Global

Langkah yang diambil Indonesia melalui regulasi pembatasan media sosial bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan bagian dari gelombang kesadaran global untuk merebut kembali kedaulatan digital.