Konsistensi Kebijakan Pemkot Bandung Dipertanyakan Terkait Target RTH 2026

0 3 minutes read

Polemik mengenai target penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung untuk tahun 2026 kembali mencuat. Isu ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama terkait apakah Pemerintah Kota Bandung memiliki langkah yang konsisten untuk mencapai target tersebut.

Ketidaksesuaian Antara Target dan Anggaran

Di tengah upaya untuk meningkatkan jumlah ruang hijau, fakta mencolok terungkap bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak mengalokasikan dana khusus untuk pengadaan lahan RTH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni maupun APBD Perubahan untuk tahun 2026. Hal ini menimbulkan keraguan tentang keseriusan pemerintah dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Keadaan ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai konsistensi antara tujuan pembangunan lingkungan yang telah diumumkan dengan dukungan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikannya. Diketahui sebelumnya bahwa pengadaan lahan untuk RTH belum tercatat dalam APBD Murni maupun APBD Perubahan 2026. Ini menambah kesan bahwa perhatian terhadap isu lingkungan mungkin tidak sekuat yang diharapkan.

Prioritas Pembangunan RTH

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan Indeks Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB) serta penyelesaian masalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Fokus ini, meskipun penting, menimbulkan kekhawatiran bahwa masalah pengadaan lahan untuk RTH mungkin akan terabaikan.

Rencana untuk membahas pengadaan lahan RTH baru akan dimasukkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Ini menunjukkan bahwa target penambahan RTH yang ditetapkan untuk 2026 mungkin tidak akan terwujud jika tidak ada langkah konkret yang dilakukan dalam waktu dekat.

Kebutuhan RTH dan Kualitas Lingkungan Perkotaan

Pentingnya RTH tidak hanya terletak pada ukuran lahan yang tersedia, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas lingkungan perkotaan. RTH berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan vegetasi, menyediakan ruang publik, serta membantu kota dalam menghadapi tantangan seperti suhu yang tinggi, banjir, dan kualitas udara yang buruk.

Pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, menekankan bahwa penanganan isu RTH perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang, bukan sekadar program yang muncul pada saat tertentu. Pendekatan jangka panjang ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan.

Kesinambungan Dalam Perencanaan dan Implementasi

Menurut Achmad, pemerintah daerah harus memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan. Ia juga menunjukkan bahwa beberapa program yang diluncurkan oleh Pemkot Bandung belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih program dan lemahnya arah kebijakan yang diambil.

Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah banyaknya program tanpa prioritas yang jelas, yang dapat mengakibatkan implementasi di lapangan menjadi kurang optimal. Dalam konteks RTH, isu ini semakin penting, mengingat penambahan ruang hijau memerlukan perencanaan yang bersifat lintas tahun.

Perencanaan Jangka Panjang untuk RTH

Proses pengadaan lahan, penataan kawasan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui program jangka pendek. Achmad mengungkapkan, “Programnya banyak, tapi tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas utama. Akibatnya, implementasi di lapangan tidak maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.”

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan peta jalan yang jelas dalam mencapai target penambahan RTH. Ini mencakup identifikasi sumber pendanaan yang tersedia, lokasi yang menjadi prioritas, tahapan pengadaan lahan, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur oleh publik.

Urgensi Pengadaan RTH di Bandung

Dengan adanya berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Kota Bandung, seperti polusi dan perubahan iklim, penambahan Ruang Terbuka Hijau menjadi semakin mendesak. RTH tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

RTH membantu mengurangi efek pulau panas di daerah perkotaan.
Meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan polutan.
Menyediakan ruang untuk aktivitas sosial dan komunitas.
Mendukung keberagaman hayati di kawasan perkotaan.
Menjadi penyangga terhadap banjir dengan menyerap air hujan.

Dengan demikian, kebijakan pemkot Bandung terkait RTH harus menjadi prioritas utama yang didukung oleh anggaran dan perencanaan yang matang. Tanpa langkah konkret dan dukungan yang memadai, target ambisius ini akan sulit untuk dicapai dan masyarakat akan kehilangan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan dari keberadaan RTH.

Kesimpulan dan Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Baik

Penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengevaluasi kembali strategi dan rencana yang ada terkait pengadaan RTH. Masyarakat berharap agar kebijakan pemkot Bandung tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kualitas hidup warga. Dengan langkah yang tepat, Bandung dapat menjadi kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.