Enam bulan sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), beberapa perubahan signifikan mulai terlihat di berbagai platform digital. Namun, pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam pelindungan anak di era AI masih belum sepenuhnya teratasi. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa risiko baru yang lebih rumit, yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan yang dihadapi masih besar dan perlu diatasi secara menyeluruh.
Perkembangan Terbaru dalam Pelindungan Anak
Evaluasi yang dilakukan selama enam bulan terakhir menunjukkan adanya sejumlah langkah konkrit dari berbagai platform dalam menjaga keselamatan anak. TikTok, misalnya, melaporkan peningkatan jumlah akun pengguna di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan dari lebih dari 4 juta menjadi sekitar 9 juta. Sementara itu, Meta juga mencatat pemblokiran lebih dari 85 ribu akun di Instagram dan hampir 99 ribu akun di Facebook. Selain pemblokiran, sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan ke fitur Akun Remaja. Meskipun demikian, angka tersebut tidak cukup untuk menyatakan bahwa sebuah platform sepenuhnya aman bagi anak.
Pemerintah kini berfokus pada aspek desain dan mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh platform, bukan hanya pada jumlah akun yang dinonaktifkan. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pentingnya perubahan fitur dan desain layanan untuk mengurangi risiko bagi pengguna anak. “Kita harus memastikan bahwa platform tidak hanya menonaktifkan akun, tetapi juga bertransformasi menjadi lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak,” ujarnya.
Identifikasi Risiko dalam Pelindungan Anak
Pemerintah mengidentifikasi tujuh kategori risiko yang perlu diperhatikan, antara lain:
- Kontak
- Konten
- Kecanduan
- Keamanan
- Kesehatan mental
Walaupun Instagram dan Facebook telah menerapkan fitur Akun Remaja, kedua platform ini masih dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan tim pakar untuk memperjelas indikator untuk masing-masing kategori risiko ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan parameter yang lebih konkret bagi platform dalam mengukur serta menurunkan tingkat risiko layanan mereka.
Pentingnya Edukasi untuk Orang Tua dan Anak
Pelindungan anak tidak hanya bergantung pada teknologi yang disediakan oleh platform, tetapi juga memerlukan edukasi bagi orang tua dan anak. Fitur keamanan yang ada tidak akan optimal jika pengguna tidak memahami cara memanfaatkannya. Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa orang tua perlu mendapatkan informasi dan pelatihan tentang fitur-fitur pengawasan yang tersedia.
“Platform dapat menyediakan berbagai fitur canggih, tetapi jika orang tua tidak mengetahui atau tidak memahami cara menggunakan fitur tersebut, maka perlindungannya tidak akan maksimal,” jelasnya. Oleh karena itu, edukasi menjadi bagian integral dalam upaya pelindungan anak di era digital saat ini.
Pengawasan dan Komunikasi yang Efektif
Pemerintah juga menanti laporan dari Meta mengenai penanganan akun anak dan mitigasi risiko di platform Threads. Dalam era di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, komunikasi yang efektif antara pemerintah, platform, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pelindungan anak yang optimal.
Tantangan Baru di Era Kecerdasan Buatan
Perkembangan AI memperkenalkan tantangan baru dalam pelindungan anak, di mana risiko dapat menyebar tidak hanya di dalam satu platform tetapi juga melintasi batas negara. Dalam konteks ini, Indonesia telah bergabung dengan Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI. Koalisi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil, dengan tujuan bersama untuk melindungi anak-anak di era AI.
Koalisi tersebut memiliki peta jalan untuk tahun 2026–2027 yang mencakup aspek keselamatan dan privasi yang harus diperhatikan sejak tahap desain teknologi, serta akuntabilitas dan standar pengujian. Selain itu, mereka juga menangani penyalahgunaan AI, seperti pembuatan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak.
Pentingnya Melibatkan Kepentingan Anak dalam Tata Kelola AI
Meutya Hafid menyatakan, “Tidak ada satu pun negara yang dapat mengatasi masalah ini sendirian.” Oleh karena itu, agenda tata kelola AI perlu memasukkan kepentingan anak sejak awal. Sekitar 70 juta anak di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan AI. Aspek keselamatan, privasi, kesehatan mental, dan hak anak harus menjadi bagian integral dari setiap diskusi mengenai inovasi teknologi.
“Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan anak tidak tertinggal dalam proses tersebut. Teknologi harus terus berkembang, tetapi keselamatan anak harus selalu menjadi prioritas,” tambahnya.
Langkah Selanjutnya dari Pemerintah
Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan survei guna mengukur dampak kebijakan yang telah diterapkan di masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya pelindungan anak ini.
Dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform, kementerian dan lembaga, organisasi pelindungan anak, akademisi, psikolog, tenaga kesehatan, dan pakar teknologi, akan terus dilakukan. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta sebuah ekosistem yang mendukung pelindungan anak di era digital yang semakin kompleks.
➡️ Baca Juga: Pendaftar Membludak, Warga Lokal Jadi Prioritas Utama Relawan MotoGP Mandalika 2026
➡️ Baca Juga: Proyeksi Positif Properti 2026: Temukan Sektor Paling Tangguh di Pasar
