Jakarta – Dalam konteks pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta pengasuh pesantren, mengeluarkan seruan tegas untuk menolak praktik politik uang. Hal ini mencerminkan keprihatinan mendalam tentang integritas dan moralitas dalam proses pemilihan di organisasi yang berpengaruh ini.
Pentingnya Integritas dalam Muktamar NU
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), KH Abdul Manan Ghoni, menegaskan bahwa semua pengurus PWNU dan PCNU memiliki kewajiban moral untuk menolak segala bentuk suap dalam pemilihan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa tindakan menerima suap merupakan sebuah kebobrokan moral yang tidak seharusnya diterima atau dinormalisasi oleh para muktamirin.
Dalam acara Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jakarta, Abdul Manan menggarisbawahi pentingnya menjaga marwah syuriyah serta kemuliaan AHWA. Penolakan terhadap politik uang ini bukan hanya untuk kepentingan internal NU, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang telah berdiri lebih dari satu abad ini.
Keprihatinan Terhadap Moralitas Organisasi
Dalam halaqah tersebut, sejumlah tokoh terkemuka NU hadir, termasuk KH Mukti Ali Qusyairi, KH Adnan Anwar, KH Samsul Ma’arif, dan KH Mujib Qulyubi. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan organisasi. KH Samsul Ma’arif, sebagai salah satu narasumber, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proses ishlah antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dia berpendapat bahwa ishlah yang terjadi cenderung bersifat formal dan tidak menyentuh inti permasalahan. Dalam satu kesempatan, DKI diminta mundur sebagai tuan rumah muktamar, tetapi ia menolak permintaan tersebut, menunjukkan tekadnya untuk tetap menjaga integritas acara yang akan datang.
Menanggapi Tantangan Geopolitik
KH Adnan Anwar juga memberikan pandangannya tentang calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang harus memahami kondisi geopolitik yang berkembang serta tantangan yang dihadapi organisasi. Ia menilai bahwa kepemimpinan saat ini menghadapi dinamika yang berbeda dibandingkan dengan era Kiai Said Aqil Siradj, terutama dalam aspek pengaderan dan pengembangan lembaga pendidikan.
Beliau mengingatkan bahwa pentingnya calon pemimpin NU yang memahami dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman menjadi kunci keberhasilan organisasi ke depan. Kriteria yang tepat akan membantu NU untuk tetap relevan dan berpengaruh dalam masyarakat.
Kriteria Calon AHWA yang Ideal
KH Mukti Ali Qusyairi, sebagai Penasehat LBM PWNU DKI, menekankan bahwa calon untuk AHWA harus memenuhi kriteria yang mempertimbangkan aspek keilmuan dan keteraturan dalam pendidikan. Menurutnya, pengalaman Kiai Said yang pernah mendampingi empat Rais Aam menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dapat berjalan tanpa masalah berarti jika dilandasi oleh keilmuan dan moral yang baik.
- Kealiman yang mendalam
- Kemampuan manajerial yang baik
- Integritas moral yang tinggi
- Pemahaman terhadap tantangan zaman
- Dukungan terhadap pendidikan dan pengaderan
Tujuan Halaqah dan Penolakan Terhadap Politik Uang
Ketua FUN, KH Mujib Qulyubi, menegaskan bahwa halaqah ini bertujuan untuk menyatukan komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta pengasuh pesantren, dalam memastikan bahwa Muktamar ke-35 NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, dan penolakan terhadap praktik risywah atau politik uang. Ia menekankan bahwa sistem AHWA seharusnya menghindari politik uang, tetapi kenyataannya sering kali berlawanan dengan tujuan tersebut.
Ia juga mencatat bahwa PBNU telah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang mencakup lima poin penting. Namun, ia mencurigai adanya pelanggaran baik prosedural maupun substansial dalam pelaksanaannya, yang dapat merusak integritas pemilihan mendatang.
Pentingnya Tindakan Nyata
Dalam konteks ini, tindakan nyata dari seluruh elemen NU sangat diperlukan. Penolakan terhadap politik uang tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diterapkan dalam setiap aspek pemilihan. Hal ini mencakup penegakan disiplin yang ketat terhadap calon yang terlibat dalam praktik tidak etis dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.
Dengan demikian, Muktamar ke-35 NU diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Ini adalah langkah penting untuk menunjang keberlanjutan dan integritas organisasi NU dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Menjaga Keberlangsungan Organisasi
Komitmen untuk menolak politik uang dalam organisasi seperti NU adalah langkah penting dalam menjaga keberlangsungan dan reputasi organisasi tersebut. Dengan memperkuat etika dan moralitas dalam setiap proses pemilihan, NU dapat menjadi contoh yang baik bagi organisasi lain di Indonesia.
Ulama dan pengurus NU diharapkan dapat bersatu padu untuk memastikan bahwa Muktamar ke-35 tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi juga sebuah langkah nyata menuju perbaikan dan pembaruan yang berkelanjutan. Dengan demikian, harapan untuk menghadirkan kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman dapat terwujud.
➡️ Baca Juga: Danlanud Sultan Hasanuddin Partisipasi dalam FGD Reformulasi Strategi Gerilya Udara Menghadapi Konflik Jangka Panjang
➡️ Baca Juga: Kawal Aspirasi Buruh ke Monas, Polres Cimahi Targetkan Zero Konflik dan Insiden
